Charles Honoris, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) harus berurusan degan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akibat pernyataannya.
Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR) melaporkan Charles atas pernyataannya kepada media massa. Charles diketahui telah menyebut bahwa pemutusan kerja sama militer TNI dengan Australia hanyalah pencitraan yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
“Bagi kami hal tersebut tidak etis untuk disampaikan oleh setiap warga negara terlebih Charles Honoris sebagai anggota DPR,” tutur Sekretaris Jenderal Gema MKGR Fikri Suadu, di Jakarta, Jumat (13/1/2017), dikutip dari tribunnews.com.
Charles dilaporkan atas indikasi melakukan pelanggaran Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) yang menyatakan bahwa anggota DPR berkewajiban untuk mengamalkan Pancasila.
Selain itu, Charles juga dianggap telah melanggar kode etik anggota Dewan, yakni tidak diperbolehkan menyebarkan prasangka.
Fikri menilai, apa yang dilakukan Jenderal Gatot memang sudah seharusnya dan sesuai dengan Sapta Marga TNI bahwa patriotisme adalah menjaga dan mempertahankan ideologi negara.
“Sehingga statement TNI ini menurut kami sudah cukup pas. Tidak elok kalau ada anggota DPR yang seolah meledek statement dari Panglima TNI dalam membela Pancasila.” tuturnya.
Fikri menyertakan beberapa bukti termasuk pernyataan Charles yang dimuat di beberapa media. Laporannya pun langsung diterima oleh petugas Sekretariat MKD.
Sebelumnya, Charles pernah mengungkapkan bahwa pemutusan kerja sama militer antara Indonesia dan Australia ini dapat mempengaruhi hubungan baik yang selama ini telah terjalin, sehingga pemerintah harus mengedepankan rasionalitas.
“Agak lucu kalau kelakuan oknum serdadu dijadikan alasan untuk memnutuskan kerjasama pertahanan. Saya harap Panglima TNI jangan jadikan isu ini untuk pencitraan saja,” ungkap Charles.
 harus berurusan degan Mahkamah Kehormatan...){kind=link}