Habib Rizieq Syihab menemui Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1).
Pada kesempatan itu, Rizieq mengungkapkan ada langkah masif di daerah menuntut agar FPI dibubarkan. Menurut dia, upaya tersebut muncul setelah aksi 212 bela Islam pada Desember 2016 lalu.
"Sejak digelarnya aksi 212, kami mencium ada gerakan siluman di berbagai daerah yang sengaja mendorong beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) di daerah lakukan demo ke DPRD dan meminta untuk membubarkan FPI Padahal aksi 212 tidak ada anarkisme gerakan," katanya.
Menurut dia, gerakan tersebut dibuat seolah-olah ada tuntutan yang masif, melalui DPRD kemudian disampaikan ke kementerian dalam negeri. Tuntutannya, agar FPI bisa dibubarkan nantinya.
"Ini lucu sekali. Pimpinan GNPF MUI dicari-cari kesalahannya," ucap Rizieq.
Dia mencontohkan dengan kasus ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir yang menyampaikan bantuan perang. Tiba-tiba ada pernyataan BNPT dengan mengaitkan bantuan dari Bachtiar Nasir, untuk penggalangan dana bantu ISIS.
"Ini bahaya, rekayasa ini merusak tatanan hukum Republik Indonesia," tandasnya
Pada kesempatan itu, Rizieq mengungkapkan ada langkah masif di daerah menuntut agar FPI dibubarkan. Menurut dia, upaya tersebut muncul setelah aksi 212 bela Islam pada Desember 2016 lalu.
"Sejak digelarnya aksi 212, kami mencium ada gerakan siluman di berbagai daerah yang sengaja mendorong beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) di daerah lakukan demo ke DPRD dan meminta untuk membubarkan FPI Padahal aksi 212 tidak ada anarkisme gerakan," katanya.
Menurut dia, gerakan tersebut dibuat seolah-olah ada tuntutan yang masif, melalui DPRD kemudian disampaikan ke kementerian dalam negeri. Tuntutannya, agar FPI bisa dibubarkan nantinya.
"Ini lucu sekali. Pimpinan GNPF MUI dicari-cari kesalahannya," ucap Rizieq.
Dia mencontohkan dengan kasus ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir yang menyampaikan bantuan perang. Tiba-tiba ada pernyataan BNPT dengan mengaitkan bantuan dari Bachtiar Nasir, untuk penggalangan dana bantu ISIS.
"Ini bahaya, rekayasa ini merusak tatanan hukum Republik Indonesia," tandasnya
. Pada kesempatan itu, Riz...){kind=link}