Presiden Joko Widodo kehabisan kesabaran kepada mereka yang menyebarkan isu terkait akan adanya serbuan tenaga kerja China yang datang ke Indonesia atas seizinnya. Presiden Jokowi meminta pihak kepolisian untuk mengusut dan menindak pelaku penyebaran isu yang sangat mengadu domba tersebut.
“Itu urusannya polisi lah, urusannya polisi. Tapi hal yang meresahkan seperti itu memang harus ditindak,” papar orang nomor satu di Indonesia setelah menghadiri Deklarasi Pemanganan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di daerah Karawang, Jawa Barat, pada Jumat (23/12/2016).
Presiden Jokowi ternyata juga mengetahui jika para penyebar isu tersebut menyebutkan jika akan ada tenaga kerja China yang masuk ke Tanah Air berjumlah 10 juta orang. Mantan Wali Kota Solo ini melanjutkan jika angka 10 juta tersebut merupakan target wisatawan dari China yang masuk ke Indonesia.
“Kalau enggak punya data jangan menyampaikan dong, namanya itu kan membohongi masyarakat dan bisa meresahkan masyarakat,” lanjut Jokowi.
Berbeda dengan apa yang beredar saat ini, ternyata tenaga kerja China saat ini yang terdapat di seluruh kawasan Indonesia berjumlah 21.000 orang. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pengendalian dan Penggunaan Tenaga Asing Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Rahmawati Yaunidar.
Dari jumlah tersebut semuanya legal dan mendapatkan pengawasan langsung dari Kemenaker. Dan dari semua jumlah tersebut sekitar 60 persen bekerja dengan menggunakan izin jangka pendek. Izin tersebut berlaku hanya enam bulan saja dan tidak dapat diperpanjang.
Kebanyakan para pekerja asal Tiongkok tersebut bekerja di sektor konstruksi. Kebanyakan dari mereka memasangkan alat ataupun menerapkan teknologi China di Indonesia.
“Kebanyakan mereka bekerja pada bidang konstruksi, sekarang kan banyak tuh proyek-proyek. Jadi kebanyakan dari mereka memasangkan alat yang dibeli Indonesia,” papar Rahmawati.
Namun anehnya, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Uno mengatakan agar warga Jakarta turut mengawasi tenaga kerja asing terutama yang datang dari Tiongkok.
"RT/RW agar mengawasi lingkungannya, karena rezim saat ini memberi bebas visa kunjungan kepada Tiongkok dan awasi agar jangan 'over stay' terlalu lama, apalagi saat-saat tanggal pemungutan suara," kata Sandiaga di Kedoya, Jakarta Barat, Jumat (23/12).
Padahal saat pemungutan suara, hanya Warga Negara indonesia yang memiliki KTP yang boleh mencoblos. Sangat tidak mungkin ketika ada jutaan warga asing yang ikut mencoblos pada TPS. Apalagi disejumlah TPS pasti ada pengawas dari berbagai LSM, maupun saksi-saksi dari pihak-pihak yang terkait dalam pemilu.
Sandiaga menegaskan lagi, pemberian bebas visa kepada Tiongkok tidak apa-apa kalau untuk menarik wisatawan, tetapi tegaskan kembali untuk melakukan pengawasan terhadap wisatawan asal Tiongkok.
"Karena itu akan mengerus kesempatan kerja bagi warga di sini. Pertama karena mereka bukan warga negara Indonesia dan mengambil lapangan kerja yang mestinya diperuntukkan untuk putra putri bangsa dan warga Jakarta jadi kita harus garis bawahi dan menegakkan aturan," kata Sandiaga.
Padahal Direktur Pengendalian dan Penggunaan Tenaga Asing Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Rahmawati Yaunidar, Kebanyakan para pekerja asal Tiongkok tersebut bekerja di sektor konstruksi. Kebanyakan dari mereka memasangkan alat ataupun menerapkan teknologi China di Indonesia.
“Kebanyakan mereka bekerja pada bidang konstruksi, sekarang kan banyak tuh proyek-proyek. Jadi kebanyakan dari mereka memasangkan alat yang dibeli Indonesia,” papar Rahmawati
